Sejarah Internet di Indonesia dan Perkembangannya di Masa Reformasi
Penggunaan internet telah meningkat begitu drastisnya semenjak tahun 1991. Pada tahun 2002, International Telecommunication Union memperkirakan bahwa terdapat sekitar 590 juta pengguna internet di seluruh dunia, dimana satu pertiga penggunanya berada di Asia, termasuk Indonesia dengan jumlah sekitar 4 juta pengguna. Sebagaimana yang terjadi di Asia, internet pun mulai berkembang di indonesia di pertengahan tahun 1990. Perkembangan internet di indonesia dapat di katakan sangatlah pesat.
KB 1: Sejarah Internet di Indonesia
Internet masuk untuk pertama kalinya di indonesia sekitar tahun 1999-an, sama seperti negara tetangga lain di Asia Tenggara. Berbagai usaha untuk memajukan apa yang disebut dengan information highway terus dilakukan, terutama pembangunan infrastruktur. Perkembangan internet di indonesia di awal tahun 1980 tidak berkembang dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, lokasi yang bervariasi, dimana kadang terkoordinasi, dan kadang independen
A. Indigenisasi Internet
Ketika sektor perekonomian Thailand mengalami keruntuhan dan membanjirkan jumlah mata uang Baht pada juli 1997, membuat perekonomian negara-negara Asia yang baru mengalami kemajuan, mengalami kejatuhan, tidak terkecuali Indonesia. Hanya dalam waktu 12 bulan masa krisis, nilai tukar rupiah menurun dengan pesat, lebih dari 80 persen dan nilai inflasi di tahun 1998 meningkat hingga 13 persen.
Industri internet hadir sebagai solusi atas krisis ekonomi dan politik Indonesia yang terjadi di tahun 1997-1998. Media cetak dan industri komputer terikat secara general dalam hal publikasi sehingga membuat internet dinilai sebagai satu-satunya media penting yang tidak dapat dikendalikan baik dalam lingkup nasional ataupun internasional.
B. (Networks Of Dissent) Karingan Penolakan
Jaringan penolakan, media komunikasi yang menyokong jatuhnya soeharto di tahun 1998, telah mulai terbentuk dengan baik SEBELUM adanya ISP komersial di Indonesi. Namun, nampak jelas bahwa politik oposisi informal dan terselubung Di Indonesia menyadari arti penting dari potensi teknologi sesaat setelah kehadirannya.
Ketersediaan ISP dari tahun 1995 bertepatan dengan satu masa penting di mana dunia maya akhirnya disadari atau dinilai sebagai tempat bertempur yang sesungguhnya antara aktivis pro-demokrasi dan pendukung rezim Soeharto.
C. Media Alternatif
Pada tahun 1984, MacDougall mulai melakukan penelitian secara pribadi untuk mendukung kemajuan perusahaan publikasi di Indonesia, seperti misalnya produksi dan pemasaran melalui berbagai aspek. Internet menyediakan kesempatan yang besar dalam mengumpulkan berbagai informasi mengenai suatu kejadian, yang terkait dengan jati diri atau informasi dari masyarakat umum yang menjadi saksi atas kejadian tersebut. Yang sebagian besar informasi diperoleh dari aktivis organisasi nonpemerintah, para wartawan dan reporter. Ketika internet digunakan sebagai alat tersembunyi, hal tersebut merupakan satu dari berbagai wadah yang digunakan oleh para kelompok aktivis untuk berdiskusi dan berusaha menyampaikan kritikan kepada pemerintah.
KB 2: Sejarah Internet Pasca Reformasi
Dibawah tekanan pemerintah Orde Baru dalam kebebasan berpendapat, internet melalui kemampuan pihak-pihak atau kelompok-kelompok kecil yang menyebut diri mereka sebagai aktivis, berhasil menghadirkan kemungkinan terciptanya komunikasi yang aman di antara sesama kelompok oposisi, baik secara nasional ataupun internasional.
A. Pemilihan Umum
Pada Pemilihan Umum di tahun 1999, masyarakat yang memiliki hak pilih memang tidak melakukan pemilihan secara online, namun masyarakat dapat mengetahui pergerakan suara yang masuk dan memantau perubahan yang terjadi melalui internet. Hal ini dinilai merupakan tonggak sejarah baru dalam pemilihan umum yang di lakukan di Indonesia semenjak tahun 1955, sekaligus juga sebagai langkah awal terciptanya demokrasi di indonesia.
B. Berkampanye Secara Online
Pada pemilu di tahun 1997, terdapat 3 partai politik yang berlomba-lomba mendirikan situs melalui internet. Pendorian situs resmi mengenai partai politik dirintis pertama kali oleh Partai Muslim, yaitu Partai Persatuan Pembangunan melalui www.ppp.or.id pada tanggal 25 april 1997. Pemilu 1997 semakin membatasi kampanye yang dilakukan oleh partai-partai yang ada saat itu, baik kampanye langsung, melalu media-baik radio, media cetak ataupun televisi.
Pada tahun 1999 berdasarkan pengamatan Ahyani, ganya 9 dari 48 partai yang memanfaatkan internet untuk bersaing di dalam pemilihan umum dengan mendirikan website khusus bagi partai mereka. Secara keseluruhan, penggunaan internet sebagai sebuah strategi kampanye sangatlah minim. Rendahnya perhatian terhadap internet, membuat kampanye yang di lakukan lebih diarahkan kepada massa secara langsung melalui media-media konvesional dan metode-metode kampanye konvesional.
C. Teknologi Komunikasi Dan Proses Pemilihan Umum
Teknologi komunikasi baru merupakan suatu hal yang istimewa dalam proses pemilihan umum yang baru. Dari wal berdirinya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghadapi tantangan besar , yaitu.
- Bagaimana mengatur sebuah pemilu dengan kondisi masyarakat yang skeptis atau sebuah kebebasan dan keadilan.
- Bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan sebuah metode perhitungan dan penyampaian hasil pemilihan umum dengan efektif, transparan, dan juga kredibel.
Di masa setelah soeharto, KPU harus merencanakan model penyampaian hasil tabulasi yang dapat berjalan secara terus-menerus dengan tingkat keamanan yang tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan sistem komputer dalam proses pemilihan umum merupakan sebuah hal yang besar dan berarti.
D. Public Scrutiny
Pada tahun 1999, KIPP bergabung dengan berberapa organisasi, dua di antaranya merupakan organisasi dengan skala nasional dan muncul dari universitas-universitas yang ikut dalam pergekan anti pemerintah otoriter. Pemerintah asing dan juga organisasi nonpemerintah internasional menyediakan bantuan, baik biaya, sarana, ataupun bantuan teknis bagi organisasi nonpemerintah nasional yang ikut memantau berlangsungnya pemilihan umum. Internet menunjukkan nilainya bagi ketersediaan informasi publik dan juga mengumpulkan respon dari berbagai pihak yang memiliki akses internet, komunikasi dengan berbagai organisasi di berbagai tempat.
E. Legitimasi Proses Digital
Banyak kritik disampaikan atas proses pengumpulan suara dan juga penyampaian informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Proses pemeriksaan secara langsung dan perhitungan hasil pemungutan suara secara manual hingga akhirnya dimasukkan ke dalam komputer berjalan sangat lamban.
F. Pemerintahan Demokratis dan Teknologi Komunikasi
1. Parlemen Online (parliament Online)
Anggota parlemen memiliki situs yang menyediakan fasilitas Forum Diskusi, www.mpr.go.id/diskusi, yang memberikan kesempatan bagi pengunjung situs untuk dapat berkomentar, baik saran maupun kritik.
2. Pemerintah Online (Government Online)
Penggunaan komunikasi elektrik di dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi yang baru memang terbatas, namun demikian, adanya keputusan Presiden (Inpres No. 6 Tahun 2001) mengenai pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia, yang ditandatangani oleh Abdurrahman Wahid, merupakan awal terbentuknya pemerintah online di Indonesia.
3. Ragional e-government
Internet secara umum dan e-government secara khusus telah berusaha untuk menciptakan alam demokrasi yang dijanjikan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses politik tanpa mengganggu proses itu sendiri.
E-government mungkin dapat menjadi tolok ukur perbaikan layanan publik yang secara bersamaan memperkokoh kohesivitas dan efisiensi birokrasi. Selain itu E-government memberikan makna simbolik dalam tuntunan otonomi daerah, di mana daerah-daerah dapat langsung terhubung dengan dunia tanpa harus melalui jakarta.
Referensi :
Sekar Indrawati
